BEDANARASI, BUNGO – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Pelepat kian tak terkendali. Di Dusun Batu Kerbau dan Rantau Asam, puluhan alat berat dilaporkan masih bebas beroperasi, mengeruk tanah dan merusak lingkungan tanpa hambatan berarti.
Di tengah situasi yang semakin terang-terangan ini, sorotan publik kini mengarah tajam ke Satgas PETI Kabupaten dan Tipidter Polres Bungo—dua pihak yang dinilai memegang peran kunci dalam penindakan, namun belum menunjukkan langkah tegas di lapangan.
Polsek Akui Keterbatasan, Penindakan Tunggu Atas
Kapolsek Pelepat, Carlos Sihombing, secara terbuka mengakui bahwa jajarannya belum dapat bergerak maksimal.
“Untuk penindakan, kita masih berkoordinasi dengan Satgas kabupaten dan Tipidter Polres. Polsek siap mendukung kapan saja jika ada tindakan penertiban,” ujarnya.
Pernyataan ini memperjelas posisi:
Polsek menunggu, sementara kewenangan penindakan berada di atasnya.
Desakan Timsus Mabes Menguat
Kekecewaan masyarakat yang terus menumpuk kini melahirkan tuntutan baru:
turunnya tim khusus (timsus) dari Mabes Polri.
Dorongan ini muncul karena penanganan di tingkat daerah dinilai lamban, sementara kerusakan terus berlangsung tanpa jeda.
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Pelepat menyatakan kesiapan:
“Kita siap mendukung untuk setiap penindakan atau penertiban.”
Namun di balik pernyataan itu, tersirat satu kenyataan yang sulit dibantah:
inisiatif penindakan masih menunggu dorongan dari tingkat yang lebih tinggi.
Tambang Jalan Terus, Penegakan Hukum Dipertanyakan
Fakta di lapangan menunjukkan kontras yang mencolok:
Excavator tetap bekerja siang dan malam
Aktivitas PETI berlangsung terbuka
Kerusakan hutan dan sungai semakin meluas
Tidak terlihat adanya operasi besar atau langkah tegas yang mampu menghentikan aktivitas tersebut.
Situasi ini memunculkan kesan kuat di tengah masyarakat:
aktivitas ilegal berjalan lebih pasti dibanding penegakan hukum.
Satgas & Tipidter Disorot: Ada, Tapi Belum Terasa
Keberadaan Satgas PETI dan peran Tipidter Polres kini menjadi pertanyaan publik.
Jika pengawasan berjalan, mengapa aktivitas sebesar ini luput dari tindakan?
Jika sudah diketahui, mengapa belum ada penertiban terbuka?
Dalam kondisi seperti ini, publik mulai menyimpulkan secara lugas:
Satgas ada, Tipidter ada—tapi dampaknya belum terlihat di lapangan.
Warga Geram: Jangan Tunggu Mabes Turun
Suara masyarakat semakin keras. Harapan terhadap tindakan nyata kini menggantikan sekadar imbauan.
“Kalau harus tunggu Mabes turun baru bergerak, berarti yang di bawah ini apa fungsinya?” ujar seorang warga.
Nada kecewa itu menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik mulai tergerus.
Koordinasi Tanpa Aksi, Jadi Sorotan
Istilah “masih koordinasi” terus digaungkan, namun di tengah kerusakan yang terus berlangsung, kalimat tersebut mulai dipandang sebagai alasan yang berulang.
Sebab setiap hari tanpa penindakan berarti:
Lingkungan semakin rusak
Sungai semakin tercemar
Dampak sosial semakin meluas
Hukum Jangan Kalah oleh Alat Berat
Secara aturan, PETI adalah pelanggaran serius dengan ancaman pidana berat.
Namun realitas di Pelepat menunjukkan hal yang berbanding terbalik.
Alat berat bekerja tanpa takut, sementara penegakan hukum belum menunjukkan kekuatannya.
Publik Menunggu Aksi, Bukan Sekadar Pernyataan
Kini sorotan tertuju jelas:
Satgas PETI Kabupaten
Tipidter Polres Bungo
serta kemungkinan turunnya timsus Mabes Polri
Bukan lagi soal siapa berwenang.
Bukan lagi soal koordinasi.
Yang ditunggu hanya satu:
tindakan nyata.
Jika semua pihak terus menunggu, maka yang pasti terjadi hanyalah satu:
Pelepat akan terus terkikis—sementara hukum masih tertahan di meja koordinasi.(Tim)
Komentar